Gawat! Dampak Moratorium CPNS, Terjadi Krisis Guru SD
Salam Pendidikan. Kembali kami mebawakan informasi hangat terkait dengan seleksi penerimaan yang saat ini tengah diberlakukan moratorium penerimaan CPNS. Lalu apa kabarnya kini?
Baru-baru ini, berita yang cukup mengejutkan bagi dunia pendidikan, lantaran terjadi krisi guru SD karena dampak dari adanya Moratorium penerimaan CPNS.
Seperti yang terjadi di Kota Cirebon. Di Cirebon, diperkirakan akan mengalami krisis guru PNS guru, khususnya SD. Dampak kebijakan moratorium penerimaan CPNS, dimana moratorium berlaku hingga 2019 mendatang, Kota Cirebon mengalami kekurangan sebanyak 900 guru SD.
Berdasar informasi dari sumber terpercaya, hal itu berpotensi terjadi sebab tahun 2018 hingga 2019 mendatang banyak guru-guru PNS utamanya guru SD yang memasuki usia pensiun.
 |
| ilustrasi by google |
Secara terpisah, Ka Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Drs H Jaja Sulaeman MPd mengakui bahwa memang ada kekhawatiran 2-3 tahun mendatang dimana Kota Cirebon akan mengamini krisis guru PNS guru khususnya guru SD.
Bahkan untuk tahun ini saja guru yang pensiun mencapai 00 orang dan akan semakin bertembah hingga 2019.
Hingga tahun 2019 nanti, yang pensiun diperkirakan mencapai 900 PNS guru, itu pun belum termasuk SMP dan SMA.
Padahal, saat ini banyak terjadi di SD Negeri ada 3 orang guru PNS mengajar untuk 6 kelas. Penyebabnya tak lain karena 3 guru PNS lainnya sudah pensiun. Akhirnya mau tidak mau sekolah mengangkat guru honorer meskipun himbanuan dari pusat pengangkataan honorer sebenarnya tidak diperbolehkan. Akan tetapi kondisi lapangan sangat mendesak membutuhkan guru. Risikonya, pihak sekolah bisa kena masalah hukum jika honor dibayar dari dana BOS. Tentu saja ini menjadi sulit bagi seorang kepala sekolah.
Desak Segera Buka Pendaftaran CPNS
Lain cerita dengan Kota Cirebon. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu dari tiga provinsi yang mendapat pengecualian kebijakan moratorium CPNS.
Dengan istilah lain, provinsi baru hasil dari pemekaran ini diperbolehkan melakukan seleksi penerimaan CPNS. Hanya saja, sampai pada saat ini belum ada kejelasan kapan pendaftaran dan proses seleksi akan dilakukan.
Karena itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltara
Norhayati Andris, mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera membuka keran
rekrutmen CPNS bagi Kaltara. Pasalnya, jumlah pegawai Pemerintah di lingkungan Provinsi (Pemprov) Kaltara masih sangat terbatas.
Masyarakat Kaltara pun mengharapkan adanya seleksi penerimaan CPNS tahun ini. Jika penerimaan CPNS batal dibuka tahun ini, dia yakin banyak masyarakat yang merasa kecewa.
Sumber: JPNN
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan berkomentar sesuai posting, kami ijinkan menanam satu link aktif, dengan syarat, berkomentar dengan santun dan tidak ada unsur fitnah.